Hukum Bisnis
Pengacara Hukum Bisnis
A&A Law Office memahami dengan banyaknya permasalahan sengketa bisnis yang biasanya muncul antar para pihak yang melakukan kegiatan bisnis, Pengacara kami memiliki kapasitas dan kapabilitas
Form Konsultasi Online
Menu
Hukum Keluarga
ADVOKAT / LAWYER / PENGACARA WARIS
A&A Law Office adalah kantor hukum yang memberikan jasa pengacara waris terbaik yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang bertahun-tahun terkait pembagian waris yang sesuai dengan
Pengacara
Pengacara Infrastruktur
Perkembangan proyek pembangunan infrastruktur yang pesat di Indonesia. Tentunya atas komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur. Dengan demikian kebutuhan Jasa Pengacara Infrastruktur menjadi sangat krusial
Hukum Bisnis
Pengacara Waralaba / Franchise
Waralaba adalah: hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa
Pengacara
Pengacara Lahan Komersial dan Properti
Kebutuhan akan jasa konsultan hukum / pengacara terkait lahan komersil dan properti terus meningkat di Indonesia. Munculnya berbagai permasalahan hukum terkait agraria/pertanahan tentu menjadi kendala
Hukum Perdata
Pengacara Hutang Piutang
Persoalan yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat maupun dalam hubungan bisnis adalah Hutang Piutang. Hutang piutang terjadi baik antar perorangan maupun dengan institusi resmi dengan
Perbankan
Pengacara Hukum Perbankan
Pertumbuhan Institusi Perbankan di Indonesia yang sangat pesat saat ini tentunya menuntut kebutuhan akan keamanan penyimpanan dana masyarakat telah menjadi kebutuhan mendasar, mengingat dengan semakin
Pengacara
Pengacara Sengketa Tanah
Menggunakan jasa pengacara dalam persoalan sengketa tanah yang sedang anda alami adalah sebuah keharusan karena mempertimbangkan kerumitan dalam perkara sengketa tanah, Anda pun harus menentukan
Pengacara
Pengacara Sengketa Pertanahan
A&A Law Office merupakan kantor konsultan hukum yang memiliki pengalaman dan pemahaman dalam penanganan perkara pertanahan di Indonesia, sebagai Pengacara Pertanahan A&A Law Office telah
Pengacara
Pengacara Pertambangan
Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah terlihat dari banyaknya dan terus meningkatnya investasi di bidang energi dan pertambangan di Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, timbul pula
Hukum Pidana
Pengacara Kasus Pidana
A & A Law Office adalah pilihan terbaik dalam membantu setiap masalah terkait hukum yang anda alami, Kami memiliki pengalaman dalam urusan Hukum Pidana Pengacara Perkara
Pengacara
Konsultan Hukum untuk Perusahaan
Tantangan dunia usaha dewasa ini, membawa pada masalah baik secara eksternal yakni persaingan dunia usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha
Properti
Pengacara Properti
ADVOKAT / LAWYER / PENGACARA / KONSULTAN HUKUM PROPERTI A & A Law Office sebagai Jasa Pengacara / Lawyer / Advokat / Konsultan Hukum Properti menyediakan
Penanaman Modal
Pengacara Penanaman Modal
ADVOKAT / LAWYER / PENGACARA / KONSULTAN HUKUM PENANAMAN MODAL Pengundangan hukum penanaman modal Indonesia, baik asing maupun dalam negeri, pada dasarnya ditujukan untuk menarik minat
Hukum Bisnis
JASA LIKUIDATOR
A&A Law Office adalah kantor hukum yang memberikan jasa likuidator untuk proses pembubaran badan hukum, dengan mengedepankan efektifitas dan profesionalitas para Advokat yang telah berpengalaman
Pengacara
Konsultan Hukum Perbankan
Lawyer / Advokat / Pengacara Perbankan A & A Law Office adalah kantor hukum yang memberikan jasa Konsultan Hukum / Pengacara Perbankan terbaik dalam membantu setiap masalah
Pengacara
Pengacara Perpajakan
A & A Law Office adalah Kantor Hukum yang memberikan jasa Lawyer / Advokat / Pengacara Pajak terbaik yang telah berpengalaman membantu Wajib Pajak baik
Perizinan
Syarat Perizinan Minyak Dan Gas Bumi
Perizinan adalah suatu proses pemberian legalitas secara administrasi yang digunakan sebagai dasar kegiatan usaha, dalam hal ini pada sektor Minyak dan Gas Bumi. Peran Minyak
Perizinan
Regulasi Perizinan Minyak Dan Gas Bumi
Pada tanggal 11 Desember 2018 yang lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan menetapkan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan
Ketenagakerjaan
Permasalahan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang
Artikel Hukum
Perlindungan Profesi Advokat
Dalam beberapa waktu terakhir kita mendengar kabar beberapa orang yang sedang melaksanakan profesinya terpaksa berhadapan dengan proses hukum mulai dari advokat yang sedang melaksanakan tugas
Perusahaan
Penyebab Perusahaan Pailit
Istilah pailit sering dikira serupa dengan bangkrut. Perusahaan dinyatakan bangkrut apabila memiliki kondisi keuangan yang tak sehat dan akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar. Karena
Artikel Hukum
Pengertian Pro Deo
Lain halnya dengan Pro Deo, Pro Deo adalah proses hukum atau perkara dari Pro Bono. Pembiayaan Pro Deo akan dibiayai oleh negara melalui Anggaran Mahkamah
Artikel Hukum
Pengertian Pro Bono
Pro Bono berasal dari bahasa latin yang berarti demi kebaikan publik atau pemberian cuma-cuma terhadap suatu layanan atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Orang yang
Hak Kekayaaan Intelektual
Pendaftaran Hak Cipta Secara Online
Di era modern setiap orang yang menghasilkan suatu karya memiliki hak ekonomis dan hak moral atas karya yang dihasilkannya melalui suatu perlindungan hukum yang dikenal
Ketenagakerjaan
Outsourcing Di Indonesia
Secara sederhana, outsourcing dimaknai sebagai tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dan spesifik pada perusahaan lainnya. Sehingga
Ketenagakerjaan
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam Undang – undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam Undang –
Perusahaan
Mekanisme Arbitrase
Abritase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Ketenagakerjaan
Jenis Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja merupakan suatu kebutuhan dasar yang menjadi kitab suci antara pekerja dengan pihak yang mempekerjakan agar terjalin hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan kerja. Berdasarkan
Perusahaan
Jenis Dokumen AMDAL
Karena tingkat kepentingan yang sangat tinggi, penyusunan AMDAL memerlukan beberapa jenis dokumen yang harus disusun dan analisis dengan baik sebelum pembangunan proyek. Dokumen AMDAL digunakan
Hukum Pidana
Cyber Law Di Indonesia
Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi,
Hukum Pidana
Ancaman UU ITE
Dewasa ini, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu individu dalam masyarakat. Salah satu dari beberapa hal tersebut adalah teknologi informasi. Teknologi
Perkawinan
Status Anak Diluar Nikah
Anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah) tanpa dosa dan noda yang seyogyanya sejak dini harus dimulai dengan memberikan perlindungan hukum kepadanya supaya jelas status
Hukum Pidana
Unsur-Unsur Dan Dasar Hukum Restitusi
Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban
Hukum Pidana
Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pengertian Restitusi Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi
Perusahaan
Proses Kepailitan Di Pengadilan Niaga
Dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu: Permohonan pernyataan pailit diputuskan di
Perusahaan
Permohonan Pailit Oleh Debitur Dan Kreditur
Dalam mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, baik kreditor atau debitor harus memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang
Perusahaan
Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga
Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut: Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera, tercantum dalam
Perusahaan
Pengertian Dan Syarat Kepailitan
Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan
Perusahaan
Pemohon Pailit Oleh Kejaksaan Dan Bank Indonesia
Subyek pemohon kepailitan dapat berbeda-beda, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 menyebutkan bahwa subyek pemohon dapat
Perusahaan
Pemohon Pailit Oleh Badan Pengawas Pasar Modal Dan Menteri Keuangan
Selain Kejaksaan dan Bank Indonesia, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah Badan Pengawas Pasar
Hak Kekayaaan Intelektual
Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Lisensi
Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan kerugian perekonomian Indonesia. Ketentuan tersebut secara tegas diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak atas Kekayaan
